Critical Thinking

Himbauan 1965 Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi

Himbauan
lain diberikan untuk para korban dan individu termasuk kelompok Hak Asasi
Manusia Indonesia agar seluruh sektor dan elemen masyarakat untuk melawan
impunitas serta sepakat bahwa impunitas untuk kejahatan serius pada masa lalu
yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan dapat meracuni masyarakat dan
memunculkan bentuk kekerasan yang baru.1
Selanjutnya merehabilitasi para korban serta menghapus segala jenis persekusi
dan larangan yang dilakukan pihak otoritas yang menghalangi mereka untuk
menikmati secara penuh hak-hak asasi mereka yang dijamin di bawah undang-undang
Indonesia dan Internasional.2
Serta yang terakhir menegakkan kebenaran tentang apa yang terjadi pada tahun
1965 sehingga generasi yang akan datang dapat belajar dari masa lalu.3

Upaya dan tanggapan dalam
penyelesaian yang dilakukan jaringan International People’s Tribunal 1965

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Upaya
penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat Indonesia 1965-1966 yang
dilakukan Yayasan International People’s Tribunal 1965 tidak hanya selesai pada
putusan sidang pengadilan rakyat internasional 1965 yang dilaksanakan di
Denhaag, Belanda. Namun jalan panjang yang di tempuh oleh International
People’s Tribunal 1965 dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran hak
asasi manusia berat Indonesia 1965-1966 lebih kepada menghimpun berbagai
dukungan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia maupun Internasional. Hal ini
memang sudah menjadi tujuan yang di inginkan oleh International People’s Tribunal
1965 guna menarik atensi publik se luas-luasnya. Tujuan International People’s
Tribunal 1965 dalam menarik atensi publik di dalam maupun luar negeri bukan
tanpa alasan melainkan sebagai dorongan terhadap sosialisasi menyoal kebenaran
peristiwa 1965.

Terdapat
beberapa agenda yang dilaksanakan setelah putusan International People’s
Tribunal 1965 dalam mengupayakan penyelesaian dari dalam negeri Indonesia
maupun dalam mekanisme Internasional. Di dalam negeri Indonesia, International
People’s Tribunal 1965 akan menyerahkan semua salinan temuan fakta pada pemerintah
maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia guna memperkuat hasil temuan
penyelidikan yang telah di buat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2012
lalu.4
Selain menyerahkan semua temuan fakta, International People’s Tribunal juga
mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memeberikan pertanggungjawaban
kepada publik sampai dimana proses yang dilakukan di kejagung.5
Serta
melakukan desakan kepada DPR komisi 3, untuk segera memanggil Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia maupun Komisi Nasional Perempuan dan Kejagung yang merupakan mitra
kerja komisi 3 dalam meminta penjelasaan kelanjutan laporan Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia tersebut.6
Selain mengupayakan penyelesaian kasus dari dalam negeri melalui Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, International People’s Tribunal 1965 akan menggunakan
mekanisme Hak Asasi Manusia internasional.7
Untuk mengagendakan pembahasan pelanggaran Hak Asasi Manusia diperlukan dua
negara guna mengajukan pembahasan di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Untuk
mengupayakan penyelesaian dari dalam negeri Indonesia maupun secara
Internasional diperlukan berbagai dukungan guna merealisasikan penyelesaian
terkait peristiwa 1965. Dukungan tersebut muncul dari berbagai
organisasi maupun individu terutama yang memiliki fokus terhadap isu hak asasi
manusia. Banyak yang mengapresiasi dari berlangsungnya gelaran International
People’s Tribunal 1965. Ini terlihat dari banyaknya respon positif dari pembentukan
berbagai kegiatan diskusi, lokakarya, seminar, dan kegiatan serupa yang
dilaksanakan di dalam maupun di luar negara Indonesia. Dukungan
tersebut mulai dari distribusi informasi, pengolahan hasil penelitian,
konsultasi, sampai dengan menyerahkan hasil-hasil penyeldikan yang telah
dilakukan sebelumnya untuk dijadikan rujukan tambahan pada saat gelaran
pengadilan maupun setelah gelaran pengadilan.

Gelombang
dukungan muncul dari berbagai kalangan tidak terlepas organisasi pro hak asai
manusia internasional yang juga melakukan penyelidikan serta upaya-upaya dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat 1965-1966 dengan
serius. Seperti dalam gelaran International People’s Tribunal 1965, para jaksa
menggunakan laporan selain yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Laporan lain yang di bawa atau digunakan dalam gelaran International People’s
Tribunal 1965 adalah laporan penyelidikan dari Amesty Internasional pada tahun
1977.8
Laporan ini bukan hanya mendukung bukti-bukti yang telah ada, namun juga
menjadikannya sebagai salah satu dokumen utama dalam melengkapi kesaksian para
korban.

Selanjutnya Human Right Watch juga melakukan berbagai upaya guna
menekan pemerintah Amerika Serikat untuk mendeklasifikasi arsip terkait
komunikasi Gedung Putih, Keduataan Besar AS di Jakarta, dan para pejabat negara
yang diduga mengetahui dan terlibat dalam peristiwa 1965 dan gelombang
kekerasan pada tahun-tahun setelahnya. Hal yang sama  pernah dilakukan Human Rigth Watch dalam upaya
untuk mendesak Presiden Obama membuka dokumen penting terkait Dirty Wars di Brazil dan Argentina.

Dari
hal tersebut pada bulan April 2016, Human Right Watch juga melakukan pertemuan
dengan beberapa perwakilan pemerintah Indonesia untuk membicarakan permintaan
resmi pemerintah Indonesia kepada pemerintah AS. Dengan adanya permintaan resmi
dari pemerintah Indonesia sendiri, pemerintah AS akan lebih cepat dalam
memberikan respon.9 Sebelum
Human Right Watch mengajukan pendeklasifikasian dokumen rahasia terkait
peristiwa 1965, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah mengirimkan
permintaan secara resmi terkait deklasifikasi dokumen rahasia kepada pemerintah
AS. Namun pengajuan dari Komisis Nasional Hak Asasi Manusia tidak mendapatkan
tanggapan dari pemerintah Amerika Serikat.

Desakan
kepada pemerintah AS untuk mendeklasifikasikan dokumen diplomatik dan arsip
intelejen yang berkaitan dengan peristiwa 1965-1966 muncul dari berbagai
kalangan, dua diantaranya berupa petisi yang ditujukan kepada Presiden Barrack
Obama dan Kongres AS. Petisi pertama di inisiasi oleh East Timor Action Network
yang bekerjasama dengan Amnesty International, TAPOL, dan Watch Indoneisa pada
Oktober 2014. Petisi ini ditandatangani oleh 2.800 orang.10
Kemudian, petisi kedua di inisiasi oleh Human Right Watch pada Desember 2015,
sampai pada waktu penelitian ini dilakukan, petisi yang digagas oleh Human
Right Watch telah ditandatangani oleh lebih dari 24.000 orang.11
Sementara itu, Tom Udall, Anggota Senar AS dari Komite Hubungan Luar Negeri
memberikan respon terhadap desakan-desakan yang muncul dengan mengajukan
resolusi mengenai pendeklasifikasian dokumen diplomatik dan arsip intelejen
yang berkaitan dengan peristiwa 1965/1966, resolusi tersebut dibawa kedalam
sidang paripurna senat ke 113 pada Desember 2014, dan sidang paripurna senat ke
114 pada Oktober 2015.12

1 IPT 1965 Foundation, Final
Report of IPT 1965.

2 IPT 1965 Foundation, Final
Report of IPT 1965.

3 IPT 1965 Foundation, Final
Report of IPT 1965.

4
http://kbr.id/terkini/07-2016/pasca_putusan_kasus_65__ini_langkah_lanjutan_ipt_1965/83285.html
(diakses pada 10 Desember 2017)

5
http://kbr.id/terkini/07-2016/pasca_putusan_kasus_65__ini_langkah_lanjutan_ipt_1965/83285.html (diakses pada 10
Desember 2017)

6
http://kbr.id/terkini/07-2016/pasca_putusan_kasus_65__ini_langkah_lanjutan_ipt_1965/83285.html (diakses pada 10
Desember 2017)

7
http://kbr.id/terkini/07-2016/pasca_putusan_kasus_65__ini_langkah_lanjutan_ipt_1965/83285.html (diakses pada 10
Desember 2017)

8
IPT 1965 Foundation, Final
Report of IPT 1965.

9 Human Rights Watch and KontraS
Press Conference, Indonesia: Remarks by Kenneth Roth, Executive Director, https://www.hrw.org/news/2016/04/13/indonesia-remarks-kenneth-roth-executive-director diakes pada 4 Desember 2017

10 Petisi Pertama https://www.change.org/p/sign-now-u-s-release-the-records-acknowledge-u-s-role-in-1965-66-mass-violence-in-indonesia diakes pada 4 Desember 2017

11 Petisi Kedua http://thelookofsilence.com/participate diakes pada 4 Desember 2017

12 Resolusi dapat diakses di https://www.scribd.com/document/249795193/Sense-of-the-Senate-Resolution-Regarding-Indonesia dan https://www.scribd.com/document/283345376/Udall-Introduces-Resolution-to-Promote-Reconciliation-on-50th-Anniversary-of-Indonesian-Massacres diakes pada 4 Desember 2017

x

Hi!
I'm Simon!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out